Serikat Pekerja Media

Press Release: Aksi Unjuk Rasa Damai Peringatan Satu Tahun Aksi Perjuangan SEKAR Indosiar

Serikat Pekerja Media — Mon, 10 Jan 2011 13:32:37 +0000

Tanggal 11 Januari 2010 sebanyak 300-an Anggota Sekar Indosiar melakukan Aksi Demo / Unjuk Rasa Damai di depan Kantor PT. Indosiar Visual Mandiri Jalan Damai Nomor 11 Daan Mogot dan di depan Wisma Indocement Jalan Jenderal Sudirman. Ada 7 (tujuh) butir tuntutan yang diusung Aksi Unjuk Rasa ini. Seperti: perbaikan pembayaran upah yang diabwah UMP DKI Jakarta; kejelasan kontrak kerja karyawan yang lebih dari 5 tahun; skala pengupahan yang menyalahi Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003; penyertaan Jamsostek karyawan yang merata; jenjang karir yang tidak terukur, jelas dan transparan; kenaikan upah pokok; dan adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan Indosiar.
Bahkan upaya Mediasi atas perkara diatas pernah dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Komisi IX DPR RI pada sekitar bulan Januari hingga Maret 2010 telah menghadapi tembok kokoh dan keras dari Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri Pihak Manajemen PT. Indosiar dengan arogan melakukan penggembosan terhadap keanggotaan Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar dengan memPHK lebih 300 karyawannya, dimana lebih 90 persen adalah anggota SEKAR Indosiar.

Tidak hanya membabat anggota SEKAR Indosiar, tapi juga aktivis dan semua pengurus SEKAR Indosiar. Bagi karyawan yang tidak menerima putusan PHK, perusahaan lalu dengan semena-mena membuat putusan skorsing sejak bulan Maret 2010.

Kemudian pihak Manajemen PT. Indosiar melakukan Gugatan PHK di Persidangan PHI pada PN Jakarta Pusat. Dimana Majelis Hakim Persidangan PHI membuat putusan PHK terhadap 22 orang aktivis dan pengurus SEKAR Indosiar.

Guna memperingati Perjuangan Perbaikan Pelaksanaan Hak Normatif Karyawan PT. Indosiar Visual Mandiri tersebut, maka SEKAR Indosiar akan kembali melaksakan Aksi Unjuk Rasa pada Selasa tanggal 11 Januari 2011 Pukul 11.00 WIB di Jalan Damai Nomor 11 Daan Mogot Jakarta Barat.
Kami mengharap Kehadiran Media yang Bapak/Ibu Pimpin untuk Meliput dan Menyebarkan Berita Aksi Unjuk Rasa Damai SEKAR Indosiar tersebut. Atas kesediaan waktunya sebagai ahli kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 28 September 2010
Hormat kami,

Dicky Irawan, KetuaYanri Silitonga, Sekretaris

Filed under: Uncategorized

Besok, Sidang Putusan Gugatan Union Busting di Indosiar

Serikat Pekerja Media — Tue, 04 Jan 2011 08:41:20 +0000

Hal: Jelang Putusan Gugatan Perdata atas tindakan Union Busting di Indosiar di PN Jakarta Barat Rabu 05 Januari 2011
MAJU BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA.

Sidang Pembacaan Putusan Perkara 207/PDT.G.2010/PN.JKT.BAR tentang union busting yang diajukan oleh SEKAR Indosiar melalui kuasa hukumnya LBH Pers melawan Tergugat Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri. Yang seyogianya dilaksanakan Rabu tanggal 22 Desember 2010. Akan kembali digelar pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 di PN Jakarta Barat – Tomang pukul 11.00 WIB.
Gugatan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini merupakan wujud perlawanan SEKAR Indosiar melawan pihak Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri yang dipimpin oleh Handoko. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Anti Berserikat (union busting) ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 28 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja jo. Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000.
Karena upaya perjuangan SEKAR Indosiar untuk memperbaiki implementasi hak-hak normatif karyawan Indosiar sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menghadapi tembok kokoh dan tebal dari pihak manajemen PT. Indosiar. Bahkan Upaya Mediasi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Komisi IX DPR RI pada sekitar bulan Januari hingga Maret 2010 tak membuat pihak Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri bergeming. Malah pihak Manajemen PT. Indosiar dengan arogan melakukan penggembosan terhadap keanggotaan Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar dengan memPHK lebih 300 karyawannya, dimana lebih 90 persen adalah anggota SEKAR Indosiar.
Tidak hanya membabat anggota SEKAR Indosiar, tapi juga aktivis dan semua pengurus SEKAR Indosiar. Bagi karyawan yang tidak menerima putusan PHK, perusahaan lalu dengan semena-mena membuat putusan skorsing sejak bulan Maret 2010.
Putusan ini sudah barang tentu sangat ditunggu oleh semua para pekerja/buruh, khususnya bagi para pekerja di Industri Media. Karena hingga saat ini, pelanggaran hak normatif pekerja sangat tinggi di Industri Media. Seperti banyak status Pekerja secara hitam diatas putih tidak ada; definisi pekerja Kontrak di Industri Media tidak jelas; sistem pembayaran (upah) yang berlaku di Media saat ini sangat tidak lazim dan melanggar aturan normatif yang berlaku di Indonesia, tidak jelas batasan jam kerja; dsb.
Selanjutnya kami memohon dukungan dari teman-teman aktivis serikat pekerja lainnya dan juga teman-teman media untuk hadir dan mengawal serta meliput Persidangan Putusan Akhir Perkara Perdata Anti Berserikat ini yang akan diselenggarakan Rabu tangal 05 Januari 2011 pukul 10.30 WIB. Dimana sempat tertunda dibacakan pada Rabu tanggal 22 Desember 2010.
Salam Perjuangan. Semoga Kemerdekaan Berserikat dan Kemerdekaan mengutarakan Pendapat dan Kemerdekaan untuk Memperjuangkan Hidup yang Lebih Sejahtera akan bisa kita RAIH.
Perusahaan Maju dan Profesional.Karyawan Hidup Sejahtera.
Jakarta, 03 Januari 2011
Hormat Kami,
Pengurus SEKAR Indosiar.
Selanjutnya kami mohon dukungannya melalui komentar dengan mengunjungi www.sekarindosiarbergerak.blogspot.comSekretariat : Jalan Damai No. 11 Daan Mogot – Jakarta Barat 11510 phone 021-567 2222 atau 021-568 8888

Filed under: News and Publications

Undangan Solidaritas untuk Sekar Indosiar

Serikat Pekerja Media — Tue, 21 Dec 2010 06:31:25 +0000

MAJU BERSAMA, SEJAHTERA BERSAMA.

Upaya Mediasi yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Komisi IX DPR RI pada sekitar bulan Januari hingga Maret 2010 telah menghadapi tembok kokoh dan keras dari Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri Pihak Manajemen PT. Indosiar dengan arogan melakukan penggembosan terhadap keanggotaan Serikat Karyawan (SEKAR) Indosiar dengan memPHK lebih 300 karyawannya, dimana lebih 90 persen adalah anggota SEKAR Indosiar.

Lengkaplah sudah tembok tebal yang dihadapi oleh SEKAR Indosiar. Lembaga Persidangan PHI yang ujung tombak penegak hukum Ketenagakerjaan malah membuat putusan yang aneh dan tidak berdasarkan dalil hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini dan jauh dari fakta-fakta hukum yang telah dibeberkan selama persidangan. Bahkan dari awal Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan PHK terhadap 22 orang Pengurus dan Aktivis SEKAR Indosiar ini malah sudah tidak seimbang, dimana lebih berpihak pada Manajemen PT. Indosiar.

Selanjutnya SEKAR Indosiar melalui kuasa hukumnya LBH mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga telah mengajukan Laporan Pengaduan ke Komisi Yudisial dan pada Bagian Pengawasan Hakim Mahakamah Agung Republik Indonesia. Bahkan Komisi Yudisial sudah menanggapi pengaduan SEKAR Indosiar melalui Kuasa Hukumnya LBH Pers dengan Nomor Surat 500/WASKIM.KY/X/2010.

SEKAR Indosiar melakukan perlawan hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata kepada pihak Manajemen PT. Indoisar Visual Mandiri. Gugatan ini diajukan oleh Kuasa Hukum SEKAR Indosiar dari LBH Pers. Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Anti Berserikat (union busting) melanggar Pasal 28 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan jo. Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000.

Adapun SEKAR menuntut agar pihak Manajemen PT. Indosiar membuat permohonan maaf di Media Massa (baik elektronik televisi, radio, on line dan cetak yang berskala nasional selama satu minggu berturut-turut) dan mengganti kerugian Materil dan Immateril sebanyak Rp. 100.026.000.000 (Seratus Milyar Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Persidangan Perkara Perdata ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak April 2010. Persidangan Perkara Perdata Union busting ini adalah sebuah terobosan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang diketuai oleh Jannes Aritonang, S.H. M.H. Dalam putusan Sela atas Eksepsi dari Kuasa Hukum Manajemen PT. Indosiar Kemalsjah Siregar and Associates, Majelis Hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Barat berhak untuk mengadili Perkara PMH Anti Berserikat yang diajukan oleh para advokat dari LBH Pers.

Hari Rabu Tanggal 22 Desember 2010 jam 10.30 WIB, Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang diketuai oleh Jannes Aritonang akan memutuskan perkara nomor 207/PDT.G.2010/PN.JKT.BAR tentang union busting yang diajukan oleh SEKAR Indosiar ini.

Putusan ini sudah barang tentu sangat ditunggu oleh semua para pekerja/buruh, khususnya bagi para pekerja di Industri Media. Karena hingga saat ini, pelanggaran hak normatif pekerja sangat tinggi di Industri Media. Seperti banyak status Pekerja secara hitam diatas putih tidak ada; definisi pekerja Kontrak di Industri Media tidak jelas; sistem pembayaran (upah) yang berlaku di Media saat ini sangat tidak lazim dan melanggar aturan normatif yang berlaku di Indonesia, tidak jelas batasan jam kerja; dsb.

Selanjutnya kami memohon dukungan dari teman-teman aktivis serikat pekerja lainnya dan juga teman-teman media untuk hadir dan mengawal serta meliput Persidangan Putusan Akhir Perkara Perdata Anti Berserikat ini. Akan diselenggarakan Rabu tanggal 22 Desember 2010 pukul 10.30 WIB.

Salam Perjuangan. Semoga Kemerdekaan Berserikat dan Kemerdekaan mengutarakan Pendapat dan Kemerdekaan untuk Memperjuangkan Hidup yang Lebih Sejahtera akan bisa kita RAIH.

Perusahaan Maju dan Profesional.
Karyawan Hidup Sejahtera.

Hormat Kami,

Pengurus SEKAR Indosiar.

Selanjutnya kami mohon dukungannya melalui komentar dengan mengunjungi www.sekarindosiarbergerak.blogspot.com

Filed under: Agenda and Activism, Release and Statements

Seruan Bersama: Jangan Sogok Jurnalis dengan Bingkisan Lebaran

Serikat Pekerja Media — Fri, 03 Sep 2010 07:09:50 +0000

Kami, organisasi pers dan para pemangku kepentingan kebebasan pers, dengan ini menyerukan agar semua instansi pemerintah dan perusahaan swasta, tidak memberikan uang suap/sogokan kepada jurnalis yang meliput di lembaga Anda, dengan kedok Tunjangan Hari Raya atau Bingkisan Lebaran.

Adalah kewajiban perusahaan pers atau media tempat para jurnalis bekerja, untuk memberikan Tunjangan Hari Raya, sesuai dengan ketentuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sogokan/uang suap berbentuk Tunjangan Hari Raya atau Bingkisan Lebaran akan mempengaruhi daya kritis jurnalis dalam melayani kepentingan publik memperoleh informasi yang akurat dan jujur. Selain itu, hubungan setara antara jurnalis dan narasumber pun akan jadi tidak sehat oleh praktek-praktek pemberian bingkisan macam itu.

Jakarta, 3 September 2010

Aliansi Jurnalis Independen
Asosiasi Televisi Swasta Indonesia
Dewan Pers
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
Persatuan Wartawan Indonesia
Serikat Penerbit Surat Kabar

Filed under: Release and Statements

Seruan FSPMI-AJI: Berikan THR kepada Kontributor Media

Serikat Pekerja Media — Thu, 02 Sep 2010 10:07:53 +0000

Seruan Bersama

Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI)

& Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Perusahaan Media Sepantasnya Memberikan THR kepada Pekerja Berstatus Kontributor

Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Ini diatur dalam Pasal 1 Huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Dengan regulasi ini, maka pemberian THR kepada pekerja merupakan amanat yang sangat jelas dari regulasi yang berlaku selama ini. Dalam undang-undang, yang disebut seseorang itu sebagai pekerja jika ada unsur hubungan kerja, pekerjaan, dan perintah. Dengan merujuk pada pengertian ini, maka semua pekerja media, baik yang berstatus karyawan maupun kontrak (seperti kontributor, koresponden, dan semacamnya) sudah selayaknya menerima THR sebelum hari raya.

Hanya saja, berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), ada sejumlah kontributor yang hingga kini belum menerima hak THR tersebut dengan alasan yang tidak pasti. Kalau pun ada yang menerima, jumlahnya juga dianggap tak jelas apa pertimbangannya.

Hak atas THR ini diatur dalam Permenaker No 4 Tahun 1994. Berdasarkan Permenaker ini, pengusaha yang melanggar kewajibannya membayar hak THR bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. Pasal peraturan menteri itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus atau lebih. Pembayarannya juga harus dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan diperingati.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada para pemilik media untuk memberikan THR tidak hanya kepada jurnalis yang berstatus karyawan tetap, tapi juga kepada jurnalis yang punya hubungan kontrak seperti kontributor, koresponden, dan semacamnya. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum positif kita, ini juga sebagai bagian dari penghargaan terhadap pekerja media.

Sekadar menegaskan, pemberian THR kepada pekerja media adalah kewajiban pengusaha tempat ia bekerja, bukan kewajiban nara sumber, lembaga pemerintah atau pihak swasta. Jangan sampai masa-masa menjelang Lebaran ini dimanfaatkan untuk menyogok jurnalis dengan memberikan “THR”. Sebab, pasal 6 Kode Etik Jurnalistik jelas menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Pemberian “THR” oleh narasumber jelas dapat dipandang sebagai upaya suap yang bisa mematikan sikap kritis jurnalis.

Tolak Amplop, Perjuangkan THR

Jakarta, 1 September 2010

Kontak yang bisa dihubungi:

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Media Independen Abdul Manan 0818948316,

Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi 08155517333,

Ketua AJI Jakarta Wahyu Dhyatmika 0818317182

Filed under: Release and Statements

Agenda: Aksi Fair Play Sekar Indosiar

Serikat Pekerja Media — Tue, 15 Jun 2010 16:37:54 +0000

PRESS RELEASE

LBH Pers: PN Jakarta Barat Mempunyai Kompetensi Absolut untuk Menyidangkan Perkara Perdata Anti Berserikat di Indosiar Dan Aksi Unjuk Rasa dengan Thema: “MENANG – KALAH ADALAH BIASA, YANG PENTING FAIR PLAY.”

Persidangan Perdata tindakan ANTI BERSERIKAT oleh Jajaran Direksi Indosiar kembali akan digelar di PN Jakarta Barat, Rabu tanggal 16 Juni 2010. Persidangan ini adalah lanjutan persidangan tanggal 09 Juni 2010 yang dipimpim oleh Hakim Ketua Jannes Aritonang, S.H. Tentang lanjutan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tim Advokat Manajemen Indosiar Kemalsjah and Associates. Materi Replik sebanyak 10 (sepuluh) halaman mengenai Kompetensi Absolut PN Jakarta Barat dalam menyidangkan perkara Anti Berserikat dibacakan oleh Tim Advokasi Sekar Indosiar, dari LBH Pers (Sholeh Ali, S.H.; M. Selamet Jupri , S.H. dan Andi Irwanda Ismunadar, S.H.), selama setengah jam.

Dalam Persidangan Rabu tanggal 16 Juni 2010 di PN Jakarta Barat Tomang, kedua belah pihak akan menunjukkan tambahan bukti yang berhubungan dengan Kewenangan (Kompetensi) Absolut dari PN Jakarta barat guna menyidangkan Gugatan Perkara Anti Berserikat (union busting) yang dilakukan secara sistemik oleh Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri pada Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar.

Dalam materi Replik M. Selamet Jupri yang dibacakan pada tanggal 09 Juni 2010, menanggapi pokok perkara perihal Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan oleh Para Tergugat, dalam hal ini Jajaran Manajemen Indosiar, semakin memperjelas dalil bahwa Gugatan Para Pengugat, dalam hal ini Pengurus Sekar Indosiar, telah secara nyata dan gamblang telah menyebutkan dasar hukum sebagaimana pendahuluan yang tertulis “Gugatan a quo diajukan atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 jo 1367 KUHPerdata, yakni perbuatan atas penghalang-halangan hak berserikat Para Penggugat sebagai pengurus Serikat Karyawan (Sekar) Indosiar.”

Adapun pokok perkara ANTI BERSERIKAT yang telah dilakukan oleh Jajaran Manajemen PT. Indosiar Visual Mandiri adalah:

a. Merampas formulir pendaftaran anggota Sekar Indosiar

b. Mengusir/memaksa anggota Sekar untuk keluar dari ruang rapat

c. Mengitimidasi karyawan yang tergabung dengan Sekar, saat berlangsungnya perundingan

atau perjuangan menuntut hak karyawan.

d. Mem-PHK dan menskorsing pengurus Sekar Indosiar saat berlangsungnya proses menuntut

hak karyawan.

e. Membuat pengumuman untuk tidak unjuk rasa dengan ancaman akan mem-PHK para

karyawan, jika melakukan aksi unjuk rasa dalam menuntut hak karyawan.

f. Menskorsing dan mem-PHK pengurus-pengurus Sekar Indosiar dan mem-PHK 150 orang

anggota Sekar, saat proses perundingan tuntutan perbaikan kesejahteraan karyawan masih

berlangsung.

g. Mengintimidasi anggota Sekar Indosiar untuk keluar dari keanggotaan Sekar.

h. Melakukan tindakan kampanye anti Sekar Indosiar.

i. Melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan anti berserikat (union busting) berbagai intimidasi yang kesemuanya akan dijelaskan dan didalilkan dalam pokok perkara gugatan.

Sedang dalil Para Tergugat bahwa perselisihan ini adalah kewenangan Persidangan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang sesuai UU No. 2 tahun 2002 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, yakni Pasal 1 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3); Pasal 2 serta Pasal 56, menurut Pengacara Sekar Indosiar, hanyalah kutipan pasal yang tidak dijelaskan secara rinci, maka eksepsi Para tergugat menjadi kabur (obscuur libel).

Selanjutnya dalam bacaan repliknya M. Selamet Jupri menyampaikan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai hak dan kepentingan tidak beralasan sebab sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada pasal yang mengatur terkait persoalan hukum menghalang-halangi berserikat yang dilakukan oleh pengusaha maupun antar organisasi serikat.

Dalam kesimpulan Replik atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tim Pengacara Manajemen Indosiar, Tim Advokasi LBH Pers menyampaikan, agar Majelis hakim PN Jakarta Barat:

1. Menerima replik eksepsi kompetensi absolut penggugat untuk seluruhnya.

2. Menolak segala dalil eksepsi kompetensi absolut Para Tergugat untuk seluruhnya.

3. Menyatakan pokok perkara gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan

(kompetensi absolut) Pengadilan Jakarta Barat.

Pada persidangan kali ini, Sekar Indosiar akan menggelar AKSI UNJUK RASA, berupa pertandingan Mini Futsal di Atas Trotoar – depan PN Jakarta Barat.

Aksi ini mengadopsi suasana World Cup 2010. Dengan menggunakan pernak-pernik tim sepak bola dunia yang berlaga di Afrika Selatan.

Adapun Thema dari Aksi ini adalah “MENANG – KALAH ADALAH BIASA, YANG PENTING FAIR PLAY.” Adapun maksud dari Aksi Teatrikal ini adalah untuk mendorong Hakim dapat menjadi HAKIM yang ADIL dan FAIR. Bebas dari Markus dan Suap. Dan pihak Manajemen Indosiar dan Sekar Indosiar belajar untuk menyerahkan putusan berdasarkan Fakta HUKUM yang berlaku.

Semoga Industri Media Indosiar dapat menjadi pelaku Hukum Ketenagakerjaan yang baik dan benar. Dan hal ini bisa jadi contoh pada dunia Industri lainnya (sektor ril). Sehingga terjalin HUBUNGAN INDUSTRIAL (antara pengusaha dan pekerja) yang lebih baik. PERUSAHAAN MAJU & KARYAWAN SEJAHTERA.

Hormat kami,

Pengurus Sekar Indosiar

An. Dicky Irawan (Ketua – HP. 0811-989715)

Yanri Syawal Silitonga (Sekretaris – HP. 0811-881686 )

Sekretariat :

Jalan Damai No. 11 Daan Mogot – Jakarta Barat 11510 phone 021-567 2222 atau 021-568 8888

Filed under: Release and Statements

Hormati Hak Pekerja Media untuk Berserikat!

Serikat Pekerja Media — Mon, 17 Aug 2009 09:27:33 +0000

Undang-Undang Dasar 1945, yang diletakkan dasarnya oleh para pendiri republik ini, mengatur semua hal tentang praktik bernegara. Tak hanya soal lembaga negara apa saja yang mesti ada, tapi juga kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah maklumat tentang hak warga negara, yang harus dilindungi dan dijaga penerapannya.

Salah satu hak penting warga negara yang disebut dalam Konstitusi adalah hak berserikat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang adanya hak berserikat. Penegasan ini diperkuat melalui amandemen kedua. Dalam pasal 28E (3) disebutkan dengan tegas: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Hanya saja, pelaksanaan dari hak berserikat itu belum merata dalam pelaksanaannya, bahkan di saat negara ini sudah 64 tahun usia kemerdekaannya pada 17 Agustus 2009 ini. Sampai saat ini, hanya ada 26 media yang memiliki serikat pekerja. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah media cetak dan elektronik di seluruh Indonesia yang jumlahnya 2314. Rinciannya, 1008 media cetak, 1297 radio dan 79 televisi. Otomatis tak banyak pekerja media yang bergabung dalam serikat pekerja dan ikut merasakan pelaksanaan hak berserikat itu.

Ini fakta yang kurang menggembirakan. Berdasarkan analisa kami, minimnya jumlah serikat pekerja media itu karena berbagai alasan. Sebagian karena belum paham tentang adanya haknya untuk mendirikan serikat pekerja. Ada juga yang semata karena belum ada yang berinisiatif untuk mendirikannya. Tapi, tak sedikit yang belum berani memulai pendiriannya karena ada penolakan, baik secara terselubung atau terang-terangan, dari pengelola media.

Ada juga sejumlah media yang melakukan tekanan terhadap akivis serikat pekerja, dengan dalih yang beraneka ragam. Bagi kami, ini cukup mengherankan. Entah ini karena ketidaktahuan bahwa hak berserikat itu sudah dijamin konstitusi dan undang-undang, atau karena sikap khawatir yang tak proporsional atas adanya serikat pekerja media. Selain Konstitusi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 5 jelas menyebutkan, “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.”

Mengenai sikap khawatir terhadap serikat pekerja, menurut kami, itu lahir dari pandangan yang menggeneralisasi keadaan sehingga lebih mirip sebagai kekhawatiran yang sebenarnya tak proporsional. Tugas serikat pekerja, seperti diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Serikat Pekerja memang memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pada pasal yang sama juga disebutkan, fungsi Serikat Pekerja adalah sebagai “Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.”

Oleh karena itu, memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-64 ini, kami menyampaikan sikap:

1. Mendorong pekerja media di media cetak dan online, radio, dan televisi, untuk berinisiatif membentuk serikat pekerja media sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan, serta kemampuan anggotanya.

2. Menyerukan kepada pengusaha dan pemilik media untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pekerja media untuk melaksanakan hak berserikatnya melalui pembentukan serikat pekerja dengan tanpa ada tekanan. Sebab, hak berserikat dan melaksanakan kegiatan serikat pekerja jelas diatur dalam Konstitusi dan undang-undang. Serikat pekerja juga menjalankan fungsi perwakilan dan bisa menjadi mediator untuk mempertemukan perusahaan dan pekerja media.

3. Mendorong pemerintah untuik lebih memberi perhatian atas pelaksanaan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 20 thun 2000 tentang Serikat Pekerja Media. Sebagai amanat dari Konstitusi dan undang-undang, pemerintah berkewajiban mengawasi pelaksanaannya serta memberikan sanksi bagi setiap para pelanggarnya.

Serikat pekerja media memang tergolong baru di Indonesia dan belum merata keberadaannya. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola organisasi serikat pekerja media serta meningkatkan jaringan untuk menjalin kerjasama dan menggalang solidaritas, delapan serikat pekerja media berinisiatif mendirikan federasi yang bernama Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen, 25 Juli 2009. Sembilan serikat pekerja itu masing-masing: Dewan Karyawan Tempo, Perkumpulan Karyawan Smart FM, Forum Komunikasi Karyawan Swa, Serikat Pekerja 68H, Serikat Pekerja Suara Pembaruan, Ikatan karyawan Solo Pos, Serikat Karyawan Indosiar, dan Ikatan Karyawan RCTI.

Dalam kongres pertama 25 Juli 2009, federasi memilih ketua umum dan sekretaris umum serta kelengkapan organisasi federasi untuk periode 2009-2001. Susunan lengkap pengurus FSPM Independen, yang ditetapkan 12 Agustus 2009 lalu, sebagai berikut:

Ketua Umum Abdul Manan, Sekretaris Umum Jay Waluyo. Bendahara Umum Henny, Wakil: Donal Sinaga. Departemen Pengembangan Organisasi: Dicky Irawan (ketua), Solahuddin, Yandri, Agung Sedayu. Departemen Hukum dan Advokasi: Fuad Bakhtiar (ketua), Mustakim, Ricky Ferdianto. Departemen Pendidikan dan Kampanye: Irfan (ketua), M. Yudi, R. Wibisono, Kristiana Anissa. Departemen Kerjasama Media: Budi (ketua), Levi Silalahi (televisi), Sidik (Radio dan online), media cetak (Departemen Dana & Usaha: Yudi Paul (ketua), Wini Angraeni. Departemen Hubungan Internasional: Wahyu Dhyatmika (ketua), Sigid, Diyah.

Jakarta, 17 Agustus 2009

Abdul Manan, Ketua Umum

Sekretaris Umum, Jay Waluyo

Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi;

Abdul Manan 0818-948316 abdulmanan1974@gmail.com

Jay Waluyo 0817-6467257 jaywaluyo@yahoo.com

Dicky Irawan 0811-989715 dicky.abuhamzah.irawan@gmail.com

Irfan Hasan 0812-9938625 irfan.hasan@rcti.tv

Fuad Bakhtiar 0812-8826017 fuad@kbr68h.com

Budi 0817-9147004 bulax2004@yahoo.com

Wahyu Dhyatmika 0818-317182 wahyu_komang@yahoo.com

Sekretariat: Jl. Kembang Raya No. 6 Kwitang Senen Jakarta 10230 Telp. 021-3151214 Fax. 021-3151216

Email: sekretariat.fspmi@gmail.com Blog: www.fspmindependen.wordpress.com

Posted in Uncategorized

Upah Layak Jurnalis Denpasar Rp 3,6 juta

Serikat Pekerja Media — Fri, 31 Oct 2008 06:45:19 +0000

Menurut survei AJI Denpasar, upah jurnalis di Denpasar masih jauh dari standar kelayakan. AJI Denpasar mendapatkan data, upah jurnalis di Denpasar paling tinggi Rp 1.800.000 (take home pay) dan paling rendah Rp550.000 (take home pay) per bulan.

Ada pula perusahaan media yang tidak memberikan uang transportasi. Berdasar survei AJI Indonesia di beberapa daerah, upah jurnalis di Indonesia, jika dibandingkan dengan jurnalis di negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand, masih terpaut sekitar tiga kali lebih rendah.

Agar profesinalisme jurnalis bisa ditingkatkan, AJI Denpasar menetapkan standar upah layak minimum sebesar Rp3.624.821. Standar upah ini berlaku bagi seorang jurnalis lajang di Denpasar yang baru diangkat
menjadi karyawan tetap.

Survei ini dilakukan dalam rentang waktu Agustus sampai September 2008. Survei dilakukan kepada sejumlah perusahaan media. Di antaranya Radar Bali, Nusa Bali, Bali Post, Denpasar Post,
Warta Bali, Patroli Post, Fajar Bali, Metro Bali, Bisnis Bali, Bali TV, Dewata TV.

“Upah minimum jauh dari standar kelayakan, AJI mengkhawatirkan tidak mampu ditegakannya independensi media dan jurnalis. Sulit bicara independensi jurnalis kalau perut keroncongan,” kata Ketua AJI Denpasar Bambang Wiyono saat pemaparan hasil survei di depan pemimpin dan perwakilan media massa di Bali,
Rabu kemarin di renon Denpasar.

Ketua KPID Bali Komang Suarsana sependapat dengan hasil survei ini bahwa tingkat kesejahteraan jurnalis di Bali masih sangat rendah. “Ini adalah perjuangan memperoleh reward yang memadai dari kerja mereka sebagai pekerja di dunia pers. Jurnalis harus lebih bekerja keras meningkatkan kapasitasnya dari pekerja pers menjadi seorang profesional dengan menjaga etika dan independensinya,” paparnya.

Suarsana mengkritik bahwa wartawan saat ini masih banyak yang mengabaikan intelektualitas dan kode etik jurnalistik sehingga sulit bargaining dengan pemilik media untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sejumlah lembaga hukum seperti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali juga menyatakan dukungannya agar standar upah ini dapat diimplementasikan.

“Yang penting adalah action plan. Bagaimana kita bisa meminta pemilik media memperhatikan hal ini dan menerapkan,” kata Direktur PBHI Bali Ni Nyoman Sri Widiyanthi.

Humas Pemkot Denpasar Erwin Suryadarma menyambut baik dari upaya untuk memperjuangkan hak-hak media biar dihargai profesi sebagai wartawan. “Saya melihat media profesional, harus ada tuntutan untuk upah. Saya prihatin jika survei benar, wartawan ada yang diberi gaji di bawah UMR. Saya melihat wartwan
sebagai tempat terhormat. Di mata kita mempunyai pemikiran dan kritisi atas aspek-aspek pembangunan. Di Pemkot, kedudukannya sejajar dengan pimpinan,” ujarnya.

Sejak lahirnya revisi Undang-Undang Pers pada 1999, kran kebebasan pers terbuka lebar. SIUPP tidak lagi diberlakukan, sensor dan bredel pun tak berlaku lagi. Rakyat Indonesia menikmati kebebasan pers terbesar sepanjang sejarahnya. Konsekuensinya, masyarakat membutuhkan informasi dari media yang berkualitas, akuntabel, profesional, dan independen.

Menjawab tuntutan publik ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah membuat berbagai program untuk meningkatkan pengetahuan, skill jurnalistik, serta ketaatan terhadap kode etik. Berbagai training jurnalistik
dan kampanye anti amplop/suap selalu jadi prioritas dalam setiap periode kepengurusan.

Sayangnya, upaya peningkatan profesionalisme sering terhambat oleh kurang diperhatikannya kesejahteraan jurnalis. Banyak pemodal berkantong cekak nekat mendirikan media. Akibatnya, lahirlah perusahaan pers yang bermutu rendah dengan upah jurnalis yang minim. Situasi ini jelas berbahaya karena bisa menggiring para jurnalis permisif terhadap suap atau amplop dari narasumbernya. Alhasil, independensi dan profesionalisme jurnalis hampir mustahil ditegakkan.

Fakta masih banyaknya pengusaha media yang tidak mengimbangi kerja jurnalisnya dengan upah/kesejahteran yang layak terungkap dalam survei AJI Indonesia tahun 2005. Menurut survei atas 400 jurnalis dari 77 media di 17 kota itu, masih ada jurnalis yang diupah kurang dari Rp200 ribu jauh lebih rendah ketimbang upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberi mandat kepada segenap perusahaan media untuk meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Bentuk kesejahteraan itu berupa kepemilikan saham, kenaikan gaji, bonus, serta asuransi yang layak. Pendek kata, menuntut kebebasan pers tanpa menyertakan
kesejahteraan jurnalisnya, sama halnya mereduksi UU Pers itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya jurnalis non-organik alias koresponden juga harus mendapatkan perhatian khusus. Mereka adalah golongan yang paling rentan dalam gurita industri media. Kontrak kerja yang tak jelas, tiadanya jaminan asuransi, kaburnya standar upah serta beban kerja yang tak kalah tinggi menyebabkan koresponden di daerah bekerja dalam kondisi yang tak terjamin oleh perusahaan.

Hal itu masih diperunyam dengan jenjang karier yang juga buram. Kendati sudah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya selama bertahun-tahun, status mereka masih belum beranjak menjadi karyawan tetap.

Standar upah layak minimum ini dirumuskan berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak pada 2008. Metodenya, kami mengukur perubahan biaya hidup (living cost) berdasarkan gerakan indeks harga konsumen/IHK (consumers price index) sesuai pola konsumsi yang paling dekat dengan kebutuhan
seorang jurnalis. Dalam survei ini, AJI Denpasar menetapkan lima komponen kebutuhan jurnalis secara individu, atau belum/tidak termasuk keluarga. Lima komponen itu yakni makanan dan minuman, sandang, perumahan, aneka kebutuhan lain serta tabungan.

Di luar upah layak minimum, AJI Denpasar menuntut perusahaan media menerapkan sistem kenaikan upah reguler yang memperhitungkan angka inflasi, prestasi kinerja, jabatan, dan masa kerja setiap jurnalis.

AJI Denpasar juga meminta perusahaan media memberikan sejumlah jaminan, seperti asuransi keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial bagi keluarganya. AJI Denpasar pun meminta perusahaan media memberikan tunjangan keluarga, setidaknya tunjangan istri (10% x upah) dan tunjangan anak (5% x upah untuk dua anak).

Bagi perusahaan yang karena kondisi keuangannya belum bisa memenuhi standar gaji layak minimum ini, kami menuntut beberapa hal:

1. Manajemen harus melakukan transparansi keuangan agar semua jurnalis/karyawan mengetahui
alokasi anggaran setiap bagian dari proses produksi, untuk mencegah pemborosan atau melakukan penghematan.

2. Manajemen harus mempersempit kesenjangan gaji terendah dan gaji tertinggi (pimpinan) untuk memenuhi rasa keadilan bersama dan melakukan penghematan.

3. Manajemen harus mengalihkan hasil penghematan untuk memperbesar persentase anggaran bagi
upah/kesejahteraan karyawan.

4. Terhadap perusahaan media yang mempekerjakan koresponden, manajemen harus memberikan
kesempatan berkarier kepada mereka untuk menjadi karyawan tetap dengan tingkat kesejahteraan yang setara.

5. Apabila perusahaan media yang dengan alasan tertentu tidak bersedia menjadikan koresponden sebagai karyawan tetap, maka selain memberikan honor tulisan, manajemen juga harus memberikan jaminan asuransi, klaim transportasi dan honor basis sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di mana seorang koresponden bertugas.

Posted in News and Publications, Release and Statements

Upah Layak Jurnalis Malang Rp 2,4 Juta

Serikat Pekerja Media — Wed, 17 Sep 2008 11:37:38 +0000

Pertumbuhan industri media, pasca reformasi tahun 1998 bergulir sangat tinggi. Media cetak ataupun elektronik menjamur. Kompetisi antarmedia menjadi kian ketat dan pasar menjadi kian kritis.

Dengan kompetisi antarmedia yang ketat, para pekerja pers dituntut untuk bersikap profesional dalam bekerja dan memberikan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan. Tetapi, tuntutan ini tidak diiringi dengan sikap pemilik modal (baca: pengusaha) di yang loyal kepada para pekerjanya, terutama dalam hal kesejahteraan.

Salah satu isu yang paling menarik dan perlu mendapatkan perhatian adalah saat ini belum ada standar pengupahan bagi para pekerja pers lainnya, terutama upah yang layak diterima wartawan. Ada media yang bisa memberikan upah yang besar sementara ada media yang hanya mampu memberikan upah secara pas-pasan, bahkan dibawah UMP Upah Minimum Propinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Dari sekian banyak perusahaan media di Indonesia (termasuk di Malang), sebagian besar perusahaan masih memberikan upah yang rendah untuk para jurnalisnya.

Upah yang rendah ditambah dengan belum adanya pembatasan modal minimal untuk mendirikan perusahaan media dan struktur ekonomi makro di Indonesia yang semakin sulit dari tahun ke tahun mengakibatkan buruknya kesejahteraan para pekerja pers. Kesejahteraan yang buruk ini berdampak pada kinerja para pekerja pers yang menjadi tidak profesional dan menerima amplop.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis melalui pembentukan serikat pekerja pers dan memperjuangkan ditetapkannya upah layak bagi jurnalis Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu). Upah layak ini merupakan salah satu cara untuk mendekonstruksi budaya amplop dan meningkatkan profesionalisme jurnalis yang akan berdampak bagi kemajuan perusahaan.

AJI Malang melakukan survey untuk menentukan besarnya upah layak yang harus diberikan oleh perusahaan. Survey ini dilakukan untuk mendapatkan nilai yang seobyektif mungkin berdasarkan kebutuhan hidup jurnalis yang tentu saja berbeda dengan kebutuhan pekerja sektor lainnya.

Di dalam survey ini, AJI Malang menetapkan lima komponen kebutuhan jurnalis secara individu atau belum/tidak termasuk keluarga. Lima komponen itu adalah makanan dan minuman, sandang, perumahan, aneka kebutuhan lain dan tabungan. Setelah menetapkan lima komponen itu, AJI Malang melakukan survey harga.

Survey harga dilangsungkan selama seminggu pada minggu pertama September 2008 di lima lokasi yang berbeda dan melakukan wawancara dengan jurnalis. Untuk kebutuhan bahan mentah dilakukan di lima mini market, untuk perumahan di lima lokasi kost jurnalis. Hasil survey dan wawancara ini kemudian ditabulasi untuk mendapatkan upah layak jurnalis di Malang.

Berdasarkan survey ini, AJI Malang menetapkan upah layak jurnalis di Malang sebesar Rp 2,399,705 yang dibulatkan menjadi Rp 2,400,000. Dengan didapatkannya nilai upah layak bagi jurnalis di Malang berdasarkan hasil survey, Maka AJI Malang meminta:

1. Kepada perusahaan media di Malang Raya agar memberikan upah layak untuk jurnalisnya sebesar Rp 2, 400,000.

2. Kepara para jurnalis di Malang Raya agar berjuang untuk mendapatkan upah layak ini secara profesional, baik melalui saluran organisasi serikat pekerja maupun melalui perundingan.

Terimakasih.

Malang, 15 September 2008

Ketua,

BIBIN BINTARIADI

Koordinator Divisi Serikat Pekerja

BENI BROJO

AJI MALANG

Kantor: Jl. Danau Limboto Timur A-5 No. I-25 Malang 65139 Telp. 0341-7730815 email: ajiarema@yahoo. com

Mengklasifikasi “Amplop” bagi Jurnalis

Serikat Pekerja Media — Wed, 17 Sep 2008 11:21:54 +0000

Oleh Winuranto Adhi, Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta

Modus pemberian “amplop” kepada jurnalis kian beragam. Tak lagi sekadar menyelipkan sejumlah duit ke dalam amplop, kini makin marak ditemui narasumber atau pihak ketiga yang memodifikasi “amplop” dalam bentuk doorprize (kompor gas, kamera digital, dvd, teve, uang tunai, motor, dll), kartu diskon, voucher belanja, pulsa telepon, termasuk pemberian saham.

Sayangnya, tidak banyak perusahaan media yang secara tegas mengklasifikasi pemberian-pemberian dari pihak ketiga yang patut diduga terkait dengan kedudukan, pekerjaan atawa jabatan seseorang dalam perusahaan media. Akan lebih demokratis dan fair apabila di dalam perusahaan media dibentuk semacam Majelis Etik, secara ad hoc . Yang membentuk bisa saja serikat pekerja bersama manajemen perusahaan media. Tujuan Majelis adalah untuk mengawasi, maupun mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan perusahaan–termasuk jika yang melakukan pelanggaran adalah para bos media.

Secara umum tugas Majelis Etik adalah:
a. Menyusun ketentuan etika karyawan.
b. Mengawasi etika karyawan (termasuk para pimpinannya).
c. Menerima laporan pengaduan pelanggaran kode etik.
d. Menindaklanjuti laporan pengaduan kode etik dalam bentuk investigasi.
e. Memberikan rekomendasi solusi atas hasil investigasi.

Ada pun syarat keanggotaan Majelis Etik bisa ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. Independen.
b. Memiliki kapasitas dalam menyusun kode etik.
c. Mampu melakukan investigasi.
d. Tidak memiliki konflik internal.

Walau dalam kode etiknya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengharam-jadahkan anggotanya untuk menerima sogokan/suap/amplop, namun hingga saat ini belum ada rincian secara terperinci dari organisasi tentang kriteria pemberian apa saja yang bisa digolongkan ke dalam masalah ini. Dalam setiap training ke-AJI-an (salah satu syarat yang wajib diikuti oleh calon anggota AJI), boleh dibilang, masalah kriteria “amplop” inilah yang paling sering ditanyakan para calon anggota.

Berikut klasifikasi bentuk-bentuk “amplop” yang dianggap mampu memengaruhi independensi jurnalis, serta tata cara demokratis yang bisa dilakukan di dalam ruang redaksi:

1. Jurnalis dan kerja jurnalistik
* Wawancara
a. Jurnalis dilarang menerima uang dari narasumber atau pihak ketiga terkait dengan tugasnya. Sebisa mungkin seorang jurnalis menolak pemberian uang tersebut di tempat. Apabila tidak kuasa menolaknya, uang bisa dibawa lalu diserahkan kepada sekretaris/bagian keuangan redaksi paling lambat 1 x 24 jam, kecuali pada hari libur, untuk kemudian dikembalikan ke pemberi.

b. Jurnalis dilarang menerima barang/suvenir berkaitan dengan tugasnya. Dalam kasus khusus, barang-barang yang bisa diterima adalah barang promosi yang tidak dapat diperjualbelikan atau produk perusahaan yang fungsinya sekadar sebagai barang promosi. Umumnya barang jenis ini tercantum label tertentu. Untuk barang promosi yang nilainya mahal atau tidak lazim sebagai suvenir, ketentuan diterima atau tidaknya diputuskan oleh Majelis Etik.

c. Beberapa bentuk pemberian yang harus ditolak/tidak dapat diterima antara lain: berbagai jenis voucher, kartu diskon, saham, asuransi, kartu perdana, pulsa telepon, barang elektronik non suvenir, jasa atau pelayanan khusus, jasa hiburan seperti spa, pijat, karaoke, dll.

*Undangan

a. Semua undangan harus ditujukan kepada pemimpin redaksi, bukan atas nama pribadi, untuk kemudian diumumkan secara terbuka, baik undangan ke luar kota maupun luar negeri. Penunjukan diputuskan oleh pemimpin redaksi.

b. Dalam menjalankan tugas atas undangan pihak lain, jurnalis tidak diperbolehkan menerima:
- Pemberian uang saku dari pengundang.
- Biaya transportasi.
- Doorprize selama acara.
- Fasilitas, hiburan, dan service di luar acara.

c. Dalam keadaan tertentu ketika tidak ada pilihan untuk mengikuti undangan dalam rombongan, misalnya karena berlokasi di pedalaman, daerah yang sulit dijangkau fasilitas umum, kondisi perang, fasilitas dari pengundang bisa diterima dengan catatan:
- Tidak ada alternatif transportasi lain.
- Akomodasi yang diterima tidak mengikat.
- Fiskal, airport tax, dan biaya lain yang tidak disediakan pengundang akan dibayar sendiri.

2. Jurnalis dan pihak luar

a. Selama menyangkut statusnya sebagai jurnalis dan masih berkaitan
dengan kerja, pemberian-pemberian yang ditujukan secara pribadi tidak
diperkenankan untuk diterima. Beberapa bentuk barang yang tidak bisa
diterima misalnya kado, angpau, bingkisan terima kasih, komisi,
termasuk potongan harga.

b. Kiriman parsel dan bingkisan makanan atau minuman dalam masa
tertentu (hari raya) bisa diterima dengan catatan:
- Tidak dialamatkan ke rumah pribadi.
- Dinikmati bersama dengan kawan-kawan sekantor.

c. Untuk barang-barang pemberian yang ditujukan ke perusahaan dalam
skala besar (air mineral, mi instan, dll) dengan intensi tertentu dari
pengirim bisa diterima, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat
yang lebih membutuhkan seperti korban bencana alam, kegiatan bakti
sosial, panti asuhan, panti jompo, dll.

d. Pemberian barang-barang untuk pribadi yang bisa menimbulkan
perdebatan dinilai dan diputuskan oleh Majelis Etik.