Untuk menjawab tantangan pekerja media di tengah membelukarnya industri media, diperlukan rangkaian program perjuangan yang tepat dan objektif. Apalagi karakteristik industrialisasi media di Indonesia ini tergolong nyeleneh. Sebagai contoh, tidak pernah ada patokan regulasi tentang upah yang layak bagi jurnalis-malah di sejumlah media masih ada media yang menggaji jurnalisnya dengan upah di bawah UMK. Bahkan, lucunya, di tengah longgarnya pengawasan ketenagakerjaan di negeri ini, Dewan Pers justru mengeluarkan aturan yang menyebutkan bahwa modal awal pendirian sebuah media cukup Rp 50 juta belaka (suatu angka yang kiranya hanya cukup untuk mendirikan sebuah perusahaan telor asin).
PHK sepihak, sistem freelancer/kontributor yang tidak jelas aturannya, tiadanya jaminan asuransi, dll, juga menjadi problem serius lain yang harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Berada dalam ruang yang karut-marut seperti ini, tidak bisa tidak, organisasi ini membutuhkan kesatuan arahan program dari tingkat pusat sampai ke basis-basis perusahaan. Karena itulah diperlukan pemetaan sejumlah program berdasarkan ideologi, politik dan organisasi (IPO)-selain program mendesak. Berikut adalah penjelasan dari program-program tersebut:
1. PROGRAM MENDESAK
Seperti telah disebutkan di atas, program perjuangan organisasi harus dilandaskan pada kondisi objektif yang sanggup menjawab persoalan-persoalan mendesak yang dialami oleh pekerja media dan kaum buruh lain pada umumnya. Di tengah arus neoliberalisme seperti sekarang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tumbuhnya industri media di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan pekerjanya. Masih banyak pekerja media yang dipekerjakan tanpa status jelas, tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial, dan lain sebagainya. Karena itulah FSMP-Independen melandaskan program mendesak sebagai berikut:
Hentikan sistem kerja kontrak dan outsourcing
Sistem kontrak dan outsourcing telah mengakibatkan kaum pekerja takut melawan ketidakadilan dalam proses kerja, tidak berani melakukan perjuangan ekonomi apalagi politik (berserikat) karena khawatir mendapatkan PHK dari manajemen. Sistem buruh kontrak dan outsourching sangat menguntungkan pengusaha sebagai senjata untuk memecat pekerja, apalagi telah dilegitimasi lewat UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kebebasan berserikat di dalam perusahaan atau di luar perusahaan
Berserikat merupakan kunci pokok dalam perjuangan kaum buruh baik secara ekonomi maupun politik. Tanpa kebebasan ini mustahil federasi yang kita cita-citakan akan menjadi kuat dan memiliki konstituen luas. Selama ini banyak pengusaha media yang hanya memberikan ruang semu bagi kebebasan berserikat. Tanpa adanya kebebasan serikat kecil peluang bagi FSPM-Independen untuk bisa bernegosiasi dengan pengusaha media.
Upah layak bagi jurnalis dan pekerja media
Sangat keliru jika kenaikan upah dianggap menghambat perluasan investasi. Sebaliknya dengan kenaikan upah justru akan terjadi perluasan daya beli masyarakat yang saat ini dibutuhkan oleh industri dalam negeri-yang saat ini kapasitas produksinya baru pada tingkat 50-60%. Karena itu tuntutan upah layak harus menjadi tuntutan prioritas. Tentu saja tuntutan upah layak ini berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mampu hingga pada batas-batas yang tidak membuat perusahaan bangkrut. Bagi perusahaan yang tidak mampu serikat pekerja harus dilibatkan dalam audit laporan keuangannya sehingga bisa dilihat tingkat kemampuan dan ketidakmampuannya dalam menaikkan upah. Program upah layak jurnalis seperti yang dikeluarkan AJI Jakarta sebesar Rp 4,1 juta bisa dilanjutkan oleh federasi.
Membangun kesadaran pekerja media tentang pentingnya berserikat
Bisa disimpulkan, kesadaran pekerja media untuk berserikat memang tergolong rendah. Berdasarkan data AJI, dari sekitar 889 media cetak, 2.000-an stasiun radio, dan 150-an stasiun teve di negeri ini, cuma 38 media saja yang memiliki serikat pekerja (itu pun banyak yang tidak aktif alias semaput). Untuk mempercepat pembangunan federasi serikat pekerja media, tidak bisa dibantah lagi, sangat dibutuhkan kesadaran secara massal terhadap pentingnya berorganisasi di kalangan pekerja media. Pengalaman keberhasilan perjuangan serikat pekerja media harus ditunjukkan kepada pekerja media lain yang masih enggan berserikat, sehingga kesan serikat sebagai media perjuangan yang membawa manfaat bagi anggotanya bisa dijadikan teladan.
2. PROGRAM IDEOLOGI
Secara umum program ideologi bertujuan meluaskan gagasan perjuangan FSPM-Independen, yang bisa dilakukan dalam beberapa tahap seperti:
Pendidikan
– Pengadaan kurikulum pendidikan bagi seluruh anggota untuk mendukung pembangunan organisasi secara lebih luas. Kurikulum sekolah serikat pekerja AJI Jakarta, misalnya, dapat dikembangkan dengan tema-tema penting lain bagi pekerja media.
– Menyelenggarakan pendidikan di setiap tingkatan struktur organisasi melalui jenjang-jenjang materi sesuai rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kampanye. Pendidikan harus terjadwal dengan pasti. Misalnya pendidikan dasar satu bulan sekali, pendidikan lanjutan dua bulan sekali, atau pendidikan teori-teori progresif.
Bacaan
Harus ada terbitan reguler yang dikeluarkan FSPM-Independen. Prinsip terbitan adalah sebagai alat propaganda, alat pengorganisiran, dan sumber logistik organisasi. Jika terbitan reguler terbit maka akan bisa menjadi ukuran bagi kemajuan-kemajuan organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Website atau blog
Website atau blog juga bisa menjadi media propaganda, selain terbitan. Di samping daya jelajahnya luas-sehingga mudah diakses siapa saja-website juga dapat menampilkan gambaran organisasi kita. Dibutuhkan tim materi yang menjalankan program ini agar kesan dinamis organisasi dapat digambarkan melalui media ini.
Buku saku panduan pengorganisiran
Buku saku ini berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan kepada seluruh anggota FSPM-Independen, sarana pengorganisiran para organiser dan pengurus untuk menjelaskan persoalan pokok yang sedang dihadapi pekeja media dan kaum buruh pada umumnya. Bahan-bahannya antara lain:
A. Teori progresif yang melandasi metode analisa terhadap problem-problem kelas pekerja. Kita bisa mencontoh Aliansi Buruh Menggugat (ABM) yang menerbitkan buku saku tentang ekonomi politik (ekopol) bagi kaum buruh.
B. Pengalaman perjuangan pekerja media di negeri-negeri lain, dll.
Diskusi reguler
– Diskusi bacaan atau terbitan yang diselenggarakan di tingkat perusahaan, kota, sampai tingkat pusat. Regularitasnya tentunya akan sangat tergantung pada bacaan yang diterbitkan. Harus ditetapkan rubrik atau tema-tema yang wajib didiskusikan dalam setiap pertemuan. Hasil dari diskusi tersebut harus dikirimkan kepada redaksi, sehingga redaksi mendapatkan input baik mengenai isi, format, atau usulan dan kritik lainnya.
– Diskusi terbuka dengan melibatkan organisasi-organisasi lain. Diskusi ini diselenggarakan di tingkat pusat, kota, dan serikat pekerja anggota yang disesuaikan dengan isu-isu aktual yang berkembang.
3. PROGRAM POLITIK
Perjuangan level politik merupakan dasar perjuangan dalam program umum. Untuk menyukseskannya diperlukan kesatuan organisasi dan propagranda seluas-luasnya.
Aliansi atau persatuan
Dibutuhkan adanya persatuan sektoral dan multisektoral dari tingkat nasional sampai ke tingkat kota, kawasan, hingga tingkat perusahaan (dengan SP lain di luar FSPM-Independen). Ada dua jenis persatuan yang bisa dibangun:
A. Aliansi strategis yaitu aliansi yang diharapkan mampu menyatukan berbagai organisasi yang menerima program federasi sebagai program minimum.
B. Aliansi demokratik yaitu aliansi yang diharapkan mampu menyatukan berbagai organisasi buruh atau organisasi perjuangan rakyat lainnya untuk memperjuangkan berbagai isu demokratik (menolak UU yang merugikan kaum buruh, melawan pembangkrutan media seperti yang dilakukan RAPP dan Asian Agri terhadap Tempo, dll).
Aksi
Ada dua kriteria aksi:
A. Aksi propaganda
Aksi ini bertujuan untuk meluaskan propaganda perjuangan federasi, misalnya melalui konferensi pers, aksi di tempat-tempat ramai dengan metode yang menarik, membuat chek-up kesehatan bagi pekerja media, dll.
B. Aksi menuntut
Aksi ini bertujuan untuk melakukan tekanan, baik terhadap pengusaha maupun terhadap pemerintah. Target aksi semacam ini bisa difokuskan untuk mencapai target maksimal (tuntutan dipenuhi) atau target minimal (konsolidasi gerakan, kampanye, dll).
Aksi selain berfungsi sebagai propaganda juga sebagai alat perluasan dalam mencari dukungan ataupun penambahan basis pengorganisiran. Sebagai contoh yang berhasil dari metode aksi ini adalah kampanye upah layak jurnalis AJI Jakarta.
4. PROGRAM ORGANISASI
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam program organisasi:
Pembangunan struktur dan plangisasi
– Harus ada regularitas pelaporan organisasi. Dalam hal ini yang diperlukan adalah geopolitik perusahaan, kota, wilayah, pendataan jumlah anggota, aset organisasi, distribusi bacaan, hingga pelaporan keuangan. Pelaporan simpul organisasi yang dibuat oleh AJI Jakarta bisa dijadikan contoh.
– Plangisasi di sekretariat FSPM-Independen mulai dari tingkat perusahaan hingga nasional. Plangisasi bertujuan untuk menunjukkan keberadaan sekretariat FSPM-Independen.
Iuran anggota
– Harus ada iuran anggota untuk menghidupi organisasi. Dengan iuran anggota yang kuat federasi tidak akan terjebak menjadi LSM yang gesit bekerja ketika mendapatkan dana dari funding. Kendati memiliki peluang untuk mendapatkan masukan dana dari sumber lain (bikin unit usaha, misalnya), namun kita harus melatih diri untuk mampu menghidupi organisasi sendiri. Besarnya iuran ini adalah satu persen dari UMP/UMK di kota masing-masing, dengan besaran alokasi secara seragam. Sebagai contoh dari iuran yang diterima, 60 persen dikelola oleh setiap serikat pekerja anggota, 20 persen untuk Kota, 20 persen untuk Pusat.
– Mekanismenya ada dua alternatif :
A. Melalui check of system yaitu langsung pemotongan melalui slip gaji. Metode ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak perusahaan melalui serikat anggota di tingkat perusahaan atau bisa dimasukkan ke dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), seperti yang dilakukan kawan-kawan di Majalah Swa.
B. Dikoordinir langsung melalui struktur bagian di perusahaan. Karena itu diperlukan staf yang menangani khusus soal iuran anggota.
Pembangunan badan usaha
Sering kali program kerja organisasi terhambat karena terbentur persoalan dana sebagai penunjang kegiatan organisasi. Banyak organisasi yang terpaksa meminta-minta bantuan dana dari LSM atau funding untuk membiayai kebutuhan organisasi. Dengan demikian kebutuhan dana selalu tergantung kepada donatur yang tidak mengikat.
Dari gambaran tersebut maka sudah saatnya kita harus mandiri berusaha agar dana kegiatan organisasi tercukupi. Caranya adalah dengan membangun badan usaha. Prinsip badan usaha adalah sebagai penunjang kelangsungan organisasi namun tidak meninggalkan kerja organisasi, tidak mengganggu aktivitas organisasi. Prinsipnya, badan usaha hanya sebagai penunjang kelangsungan organisasi dan sebagai pemasukan keuangan selain melalui iuran anggota.
Ada beberapa alternatif yang bisa dicoba seperti:
A. Mendirikan koperasi
B. Membuat cetak sablon, kaus, stempel, atau kartu nama, dll
C. Mendirikan usaha warnet, desain grafis, foto kopi, dll
D. Pernyertaan modal
Yang menjalankan unit usaha ini adalah orang di luar organisasi, bukan organiser organisasi, namun pengontrolan arus modal dan keuntungan dikontrol oleh Depertemen Dana dan Usaha. Pengelolaannya harus profesional, mulai manajemen pengeluaran hingga pemasukan, termasuk memberikan gaji kepada yang mengerjakannya.
Manajemen (data base) data
Untuk mengukur perkembangan anggota maupun manajemen organisasi maka dibutuhkan suatu manajemen (data base) untuk memverifikasi jumlah anggota maupun perkembangan organisasi lainnya. Sistem ini akan terus di-update setiap enam bulan atau setahun sekali di setiap tingkatan organisasi, di bawah tanggung jawab Departemen Pengembangan Organisasi.
Serikat Pekerja Media 